Strategi Berbeda RI dan Malaysia Atur BBM Subsidi, Siapa Lebih Melindungi Rakyat?
JAKARTA – Di tengah tekanan global akibat konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi, pemerintah Indonesia dan Malaysia sama-sama menerapkan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Namun, pendekatan yang digunakan kedua negara menunjukkan strategi yang berbeda dalam menjaga distribusi dan perlindungan masyarakat.
Di Indonesia, pemerintah memilih skema pembatasan harian untuk BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90). Setiap kendaraan pribadi roda empat dibatasi maksimal pembelian hingga 50 liter per hari.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pengaturan ini dilakukan melalui sistem digital berbasis barcode MyPertamina guna memastikan distribusi tepat sasaran.
“Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).
Jika diakumulasikan, satu kendaraan pribadi di Indonesia dapat mengonsumsi hingga 1.500 liter BBM subsidi per bulan.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku bagi angkutan umum dan kendaraan logistik.
“Untuk 50 liter per mobil tidak berlaku untuk truk atau bus. Kebutuhan mereka tentu lebih besar,” jelasnya.
Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menerapkan sistem kuota bulanan yang lebih ketat untuk BBM subsidi jenis RON 95.
Pemerintah Malaysia menetapkan batas konsumsi sebesar 200 liter per bulan untuk setiap pengguna, turun dari sebelumnya 300 liter. Jika dirata-rata, jumlah ini setara dengan sekitar 6,5 liter per hari—jauh lebih kecil dibandingkan batas di Indonesia.
Meski demikian, masyarakat tetap dapat membeli BBM di atas kuota, namun dengan harga non-subsidi yang lebih tinggi, yakni sekitar 3,87 ringgit per liter.
Kebijakan ini dinilai lebih terarah karena mayoritas masyarakat tidak terdampak langsung. Kepala Ekonom CGS International Securities Malaysia, Nazmi Idrus, menyebut bahwa sekitar 90% pengguna BBM di Malaysia mengonsumsi di bawah 200 liter per bulan.
Malaysia juga memberikan fleksibilitas bagi sektor transportasi tertentu. Pengemudi e-hailing atau taksi online yang memenuhi syarat bisa mendapatkan kuota hingga 800 liter per bulan.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha transportasi yang bergantung pada BBM.
Jika dibandingkan, Indonesia cenderung memberikan ruang konsumsi lebih besar melalui batas harian, sementara Malaysia lebih menekankan pengendalian melalui kuota bulanan yang ketat.
Meski berbeda, kedua negara memiliki tujuan yang sama, yakni:
- Menjaga stabilitas harga energi
- Mengontrol konsumsi BBM subsidi
- Meelindungi kelompok masyarakat yang membutuhkan. (Alv)