Desak BGN Lanjutkan SPPG yang Sudah Disetujui, Forum Yayasan–UMKM Riau: Jangan Korbankan Daerah Terpencil

BENGKALIS – Forum Silaturrahmi Yayasan Mitra dan UMKM MBG Riau mendesak Badan Gizi Nasional melanjutkan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah mendapat persetujuan. Desakan itu muncul di tengah moratorium titik SPPG baru.

Pernyataan sikap disampaikan Presidium Forum, Riza Zuhelmy, bersama Ketua DPW GAPEMBI Riau Suharmi Hasan, perwakilan supplier UMKM Deni Satriadi, investor SPPG terpencil Juanda, dan sejumlah mitra, Minggu (21/6/2026).

Menurut Riza, persoalan yang berkembang harus disikapi objektif agar tidak menghambat program yang berdampak luas. Program Makan Bergizi Gratis, kata dia, bukan sekadar bagi makanan, tapi investasi SDM jangka panjang.

“Program ini penting untuk pemenuhan gizi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus percepatan penurunan stunting,” ujarnya.

MBG juga diyakini meningkatkan konsentrasi belajar siswa, kualitas kesehatan, dan produktivitas generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

Dari sisi ekonomi, MBG menciptakan efek berganda. “Program ini membuka peluang usaha bagi petani, peternak, nelayan, pedagang, hingga UMKM yang masuk rantai pasok pangan. Kehadiran SPPG juga ciptakan lapangan kerja dan perkuat ekonomi lokal,” tegas Riza.

Forum mendukung penuh Kejagung mengusut dugaan korupsi di BGN. Proses hukum diminta profesional, objektif, transparan, dan tuntas demi menjaga integritas program prioritas nasional.

Forum juga mendukung moratorium persetujuan titik SPPG baru sebagai langkah efisiensi anggaran. Namun, kebijakan itu dinilai tidak boleh menghentikan proyek yang sudah approval dan masuk tahap persiapan.

Karena itu, BGN diminta melanjutkan seluruh proses SPPG yang telah disetujui: persiapan, survei lapangan, verifikasi, penentuan kelayakan, penunjukan Kepala SPPG, hingga pembuatan Virtual Account.

“Langkah ini penting untuk memberi kepastian terhadap investasi yayasan dan mitra,” kata Riza.

Khusus Riau, kebutuhan SPPG terpencil mendesak. Geografis Riau yang mencakup daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang diakses lewat sungai, selat, dan laut membuat layanan gizi butuh perhatian khusus.

“SPPG terpencil jadi solusi strategis menjangkau wilayah sulit akses,” tegasnya.

Forum juga menyoroti SE Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG saat libur. Aturan itu dinilai bertentangan dengan juknis dan PKS, terutama soal insentif.

“Insentif bukan sekadar honorarium, tapi mekanisme pengembalian investasi atas sarana yang dibangun yayasan dan mitra. Perubahan kebijakan harus pertimbangkan kepastian investasi,” ujar Riza.

Menutup pernyataan, Forum menegaskan komitmen mendukung keberlanjutan MBG di bawah Presiden Prabowo Subianto. Mereka berharap pemerintah, DPR, BGN, yayasan, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan bersinergi agar program berjalan optimal dan berkelanjutan. (Alv)